 |
| Menteri Keuangan Purbaya Yufhi Sadewa saat menghadiri acara Dialog Kebangsaan di Kebangsaan di Sespim Lemdiklat Polri, Bandung, Selasa (28/4/2026). (Foto: Dok. Kemenkeu) |
DetikNews | Bandung - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menjaga kepastian sektor swasta serta iklim investasi nasional.
Hal tersebut disampaikan dalam Dialog Kebangsaan di Sespim Lemdiklat Polri, Bandung, Selasa (28/4/2026).
Dalam paparannya, Menkeu mengingatkan bahwa ketidakpastian ekonomi global merupakan dinamika yang tidak terhindarkan, sehingga kebijakan ekonomi harus mampu menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan.
Ia menjelaskan, struktur ekonomi Indonesia saat ini masih ditopang oleh konsumsi, investasi, dan perdagangan. Untuk itu, pemerintah terus melakukan langkah debottlenecking melalui Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) guna mengatasi hambatan dunia usaha.
“Kami akan terus menjaga sektor swasta agar tetap tumbuh, salah satunya melalui Satgas P2SP atau debottlenecking,” ujarnya.
Di sisi fiskal, Menkeu memastikan pemerintah tidak akan menaikkan tarif pajak maupun memperkenalkan pajak baru dalam waktu dekat, khususnya sebelum kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat pulih.
Menurutnya, fokus pemerintah saat ini adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta menutup potensi kebocoran penerimaan negara, bukan menambah beban baru bagi masyarakat.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya peran aparat penegak hukum dalam menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha, termasuk di daerah.
“Jika ada hambatan dalam bisnis atau investasi, bisa langsung dilaporkan dan akan segera ditindaklanjuti,” tegasnya.
Melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah dan aparat, diharapkan iklim usaha semakin kondusif, kepercayaan investor meningkat, serta stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga di tengah tekanan global.
Redaksi: DetikNews
👁 1.146
Social Header