 |
| Anggota Komisi D DPRD Jatim, Siadi, Soroti 2.452 Bangunan Rawan Longsor di Malang Raya. (Foto: Dok. Three) |
Data tersebut, menurut Siadi, harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah guna mengantisipasi potensi bencana, terutama saat musim hujan dan cuaca ekstrem.
"Perlu perhatian serius dari pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya longsor," ujar politisi Partai Golkar tersebut, Sabtu (11/7/2026).
Ia menjelaskan, sebagian besar bangunan yang berpotensi terdampak longsor berada di pinggir atau sempadan sungai. Selain itu, sejumlah bangunan juga berdiri di kawasan tanjakan dan lereng yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
"Mayoritas bangunan tersebut berada di sempadan sungai yang rawan longsor. Selain itu, ada juga yang berada di kawasan tanjakan jalan sehingga perlu dilakukan langkah-langkah antisipatif," katanya.
Siadi menilai pemerintah perlu melakukan upaya mitigasi secara menyeluruh, baik melalui pendekatan struktural maupun non-struktural, guna meminimalkan risiko terjadinya longsor.
Untuk upaya jangka panjang, ia mendorong pemerintah daerah berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas guna menangani kawasan rawan longsor, termasuk melalui penguatan tebing dan pengendalian aliran sungai.
"Pemangku kebijakan perlu berkoordinasi dengan BBWS Brantas agar penanganan di kawasan rawan longsor dapat dilakukan secara maksimal," ujarnya.
Sementara itu, dari sisi non-struktural, Siadi mengusulkan adanya sosialisasi dan edukasi secara rutin kepada masyarakat mengenai bahaya tinggal di sempadan sungai serta pentingnya upaya mitigasi bencana.
Ia juga mengimbau masyarakat tidak sembarangan menebang bambu di sekitar sempadan sungai karena berfungsi menahan pergerakan tanah dan mencegah terjadinya longsor.
"Jangan memotong bambu-bambu di sempadan sungai sembarangan. Keberadaan bambu sangat membantu mencegah terjadinya longsor," tegasnya.
Reporter: Tri Wahyudi, S.H.,
Redaksi: DetikNews🌐