![]() |
| Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Dr. Sri Haryati, dalam kegiatan Bunga Desaku di Jember, Minggu (9/8/2026). (Foto: Dok. Three) |
Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Dr. Sri Haryati dalam kegiatan Bunga Desaku di Jember, Minggu (9/8/2026). Program bedah rumah menjadi perhatian Presiden Prabowo untuk memperluas akses hunian layak.
"Ini angka terbesar sepanjang sejarah. Presiden Prabowo menargetkan minimal 1 juta rumah direhabilitasi tahun depan," ujar Sri Haryati.
Haryati menyebut sekitar 2,2 juta rumah di Jawa Timur belum memenuhi kriteria hunian layak. Kementerian PKP pun melonggarkan sejumlah syarat agar masyarakat berpenghasilan rendah lebih mudah mengakses program.
"Rumah yang memerlukan perbaikan, khususnya yang belum memenuhi fasilitas kesehatan dasar, dapat diusulkan," kata Sri Haryati.
Syarat sertifikat tanah juga dibuat lebih fleksibel. Calon penerima cukup melampirkan Surat Keterangan Menempati Rumah dari kepala desa dan telah menempati rumah minimal satu tahun.
Bupati Jember Gus Fawait menyambut kebijakan tersebut karena memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah mendapat bantuan renovasi rumah. Program bedah rumah juga akan diintegrasikan dengan layanan kesehatan Homecare.
"Program Homecare akan disinergikan dengan Kementerian PKP. Petugas tidak hanya memantau kondisi rumah, tetapi juga kesehatan penghuninya," ujar Gus Fawait.
Kabupaten Jember mendapat alokasi bantuan renovasi 1.355 rumah pada 2026. Sri Haryati meminta Pemkab Jember terus memperbarui data usulan agar peluang penambahan kuota terbuka.
Reporter: Tri Wahyudi, S.H.,

Social Header