 |
| Anggota DPRD Jawa Timur Sumardi menyoroti kasus puluhan jemaah umrah asal Jombang yang telantar di Arab Saudi dan terpaksa patungan untuk kembali ke Tanah Air. (Foto: Dok. Three) |
Kasus tersebut menyeret biro perjalanan PT Anissa Ahmada Travelindo dan memicu sorotan dari berbagai pihak, termasuk DPRD Jawa Timur.
Anggota DPRD Jatim, Sumardi, menilai penelantaran jemaah bukan sekadar kelalaian. Ia meminta pengawasan biro perjalanan umrah dan haji diperketat, terutama terkait legalitas dan kondisi finansial perusahaan.
“Kasus ini menjadi alarm bagi kita semua. Jemaah yang hendak beribadah justru mengalami tekanan dan kerugian. Biro perjalanan bermasalah harus ditindak tegas agar menimbulkan efek jera,” ujar Sumardi, Minggu (20/9/2026).
Sumardi mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas persoalan tersebut, termasuk menelusuri pengelolaan dan aliran dana keberangkatan jemaah.
Ia mengatakan, jika ditemukan dugaan penyalahgunaan dana atau pelanggaran hukum, prosesnya harus transparan agar hak jemaah yang dirugikan dapat diperjuangkan.
Selain itu, Masyarakat diimbau cermat memilih biro umrah dan haji dengan memeriksa legalitas melalui kanal resmi pemerintah serta tidak mudah tergiur harga murah atau janji keberangkatan cepat.
Sumardi berharap kasus jemaah asal Jombang menjadi evaluasi bagi pemerintah dan penyelenggara perjalanan ibadah untuk memperkuat perlindungan masyarakat.
“Kasus di Jombang ini diharapkan menjadi momentum membersihkan industri travel umrah dari oknum yang mencari keuntungan di atas penderitaan jemaah,” pungkasnya.
Reporter: Tri Wahyudi, S.H.,
Redaksi: DetikNews🌐
Social Header