Raker-RDP Komisi II DPR RI, Khofifah Dorong Perlindungan LP2B dan Industrialisasi Jatim

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri Raker dan RDP Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026), membahas perlindungan lahan pertanian dan pembangunan daerah. (Foto: Dok. Thrre)

DetikNews🌐 | JAKARTA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Forum tersebut membahas pengelolaan aset daerah, reforma agraria, perlindungan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), serta pelaksanaan program prioritas Presiden di desa.

Dalam forum itu, Khofifah menyoroti pentingnya menjaga lahan pertanian sekaligus memastikan kebutuhan investasi dan industrialisasi di Jawa Timur tetap berjalan.

“Lahan baku sawah dan capaian LP2B tidak bisa digeneralisasi. Jawa Timur merupakan lumbung pangan nasional, namun industrialisasi tetap harus dibangun sesuai potensi yang ada,” ujar Khofifah.

Data Pemprov Jatim mencatat LBS 2025 mencapai 1.206.474,15 hektare, dengan usulan LP2B sebesar 1.053.781,72 hektare atau 87,34 persen.

Khofifah menyebut capaian tersebut telah melampaui target minimal 87 persen LP2B sebagaimana amanat Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN.

Di sisi lain, Sektor manufaktur berkontribusi sekitar 36 persen terhadap ekonomi Jatim. Khofifah menilai perlindungan lahan pertanian perlu diselaraskan dengan kebutuhan industrialisasi.

“Proses kesesuaian antara industrialisasi, terutama industri manufaktur, dan perlindungan lahan pertanian harus terus kita bangun,” jelasnya.

Khofifah mengungkap masih ada persoalan penetapan LP2B, termasuk ketidaksesuaian RTRW kabupaten/kota dengan kondisi di lapangan.

“Masih ada lahan yang masuk LP2B tetapi telah beralih fungsi sebelum penetapan. Sebaliknya, lahan produktif belum masuk LP2B karena data dan penetapannya belum akurat,” ungkapnya.

Integrasi LP2B dengan RTRW dan RDTR dinilai belum sepenuhnya selaras. Pemprov Jatim meminta dukungan pemerintah pusat dan Komisi II DPR RI untuk mempercepat penyelesaiannya.

Khofifah mendorong penyelesaian tumpang tindih LSD dengan kawasan hutan, kejelasan perizinan, serta penguatan koordinasi lintas kementerian untuk proyek prioritas nasional.

Ia berharap kebijakan perlindungan lahan pertanian dapat berjalan seiring dengan agenda pembangunan dan industrialisasi.

“Jawa Timur ingin memastikan ketahanan pangan tetap terjaga, sekaligus industrialisasi dan pembangunan nasional terus bergerak,” pungkas Khofifah.

Reporter: Tri Wahyudi, S.H.,

Redaksi: DetikNews🌐