 |
| Aliansi Madura Indonesia (AMI) saat aksi unjuk rasa di kantor DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Timur, Rabu (10/6). (Foto: Tri Wahyudi) |
Ketua Umum DPP AMI, Baihaki Akbar, menegaskan perlunya audit menyeluruh dan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan anggaran negara.
Koordinator Aksi AMI, Abdul Azis, menilai dugaan pemotongan anggaran reses perlu menjadi perhatian serius karena berpotensi mengurangi manfaat kegiatan penyerapan aspirasi bagi masyarakat.
"Apabila anggaran yang telah dialokasikan tidak disalurkan sesuai peruntukannya, maka hal tersebut dapat mengurangi kualitas pelaksanaan reses dan menghambat penyampaian aspirasi warga kepada wakil rakyat," ujarnya.
Dalam aksi tersebut, massa mempertanyakan realisasi penggunaan anggaran reses dan meminta transparansi dari pihak terkait guna mencegah dugaan penyimpangan.
AMI juga mendesak aparat penegak hukum melakukan penyelidikan apabila ditemukan indikasi pelanggaran. Menurut mereka, setiap penggunaan anggaran publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun hukum.
Perwakilan massa diterima pihak DPD PAN. Dalam pertemuan tersebut, AMI meminta evaluasi internal terhadap kader yang namanya disebut dalam dugaan tersebut serta mendukung proses pemeriksaan yang terbuka dan objektif.
AMI berharap tuntutan tersebut ditindaklanjuti melalui audit independen, transparansi penggunaan anggaran, serta penegakan hukum yang adil apabila ditemukan pelanggaran.
Organisasi tersebut menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran negara dan menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Reporter: Tri Wahyudi, S.H.,
Redaksi: DetikNews🌐