 |
| Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur, Dr. Ir. Nyono, S.T., M.T., IPU. (Foto: Tri Wahyudi) |
Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur, Nyono, mengatakan akuisisi perlintasan 1tersebut akan didukung pendanaan pemerintah pusat melalui Bantuan Presiden (Banpres). Selama masa transisi, pengelolaannya tetap dilakukan secara terkoordinasi antara Pemprov Jawa Timur dan pemerintah daerah setempat.
"Kami tetap fokus mengelola perlintasan yang ada hingga proses serah terima kepada PT KAI selesai. Pada masa transisi ini, kami tidak boleh lengah karena menyangkut keselamatan masyarakat di perlintasan kereta api," ujar Nyono, Selasa (9/6/2026).
Menurut Nyono, peningkatan fasilitas keselamatan di sejumlah perlintasan terus dilakukan. Aset dan fasilitas pada perlintasan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah nantinya dapat diserahkan kepada daerah untuk mendukung operasional dan keselamatan transportasi.
"Yang terpenting semua ini demi keselamatan masyarakat pengguna jalan maupun moda transportasi kereta api," katanya.
Sementara itu, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp4 triliun untuk meningkatkan keselamatan pada 1.638 perlintasan sebidang di Indonesia.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa anggaran tersebut dapat digunakan untuk peningkatan keselamatan perlintasan, mulai dari pemasangan palang pintu dan penutupan perlintasan hingga pembangunan flyover atau underpass sesuai kebutuhan di lapangan.
Langkah tersebut diharapkan dapat menekan angka kecelakaan di perlintasan kereta api serta meningkatkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas, termasuk di Jawa Timur.
Reporter: Tri Wahyudi, S.H.,
Redaksi: DetikNews🌐