DPR Sahkan UU PPRT, Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Kini Memiliki Payung Hukum

Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas (Foto: dok. Rofik)

DetikNews🌐 | SURABAYA - Belum cairnya Tunjangan Profesi Guru (TPG), termasuk THR dan Gaji ke-13 Tahun Anggaran 2025 bagi sekitar 35 ribu guru SMA, SMK, dan SLB di Jawa Timur menjadi perhatian DPRD Jawa Timur. Hingga kini, Jatim disebut sebagai satu-satunya provinsi yang belum menuntaskan pembayaran tersebut.

Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, menegaskan pihaknya berkomitmen mendorong percepatan penyelesaian persoalan yang menyangkut kesejahteraan tenaga pendidik.

"Prinsipnya, kami di Komisi E berkomitmen untuk menuntaskan masalah ini. Kami telah berdiskusi dan menyiapkan dua skema penyelesaian agar hak para guru dapat segera terpenuhi," ujar Puguh usai hearing bersama perwakilan guru di DPRD Jawa Timur, Selasa (9/6/2026).

Menurut Puguh, total anggaran yang dibutuhkan untuk membayar tunggakan TPG mencapai sekitar Rp274 miliar. Kendala utama berasal dari belum adanya alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat untuk komponen pembayaran tersebut.

Sebagai solusi, Komisi E DPRD Jawa Timur menyiapkan dua opsi. Pertama, melakukan komunikasi dan koordinasi intensif dengan kementerian terkait guna memperoleh tambahan alokasi dana dari pemerintah pusat.

"Karena sumber TPG berasal dari dana transfer pusat, kami akan berupaya memastikan apakah masih tersedia peluang tambahan anggaran untuk menutup kekurangan tersebut," katanya.

Apabila skema tersebut tidak memungkinkan, opsi kedua adalah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur sebagai sumber pendanaan sementara. Namun langkah tersebut memerlukan kajian hukum serta koordinasi lintas perangkat daerah.

"Jika menggunakan APBD, tentu harus ada koordinasi dengan Inspektorat, BPKAD, Bappeda, dan instansi terkait lainnya untuk memastikan landasan hukumnya kuat, karena pada prinsipnya TPG merupakan kewenangan pendanaan dari pemerintah pusat," jelasnya.

Puguh menilai keterlambatan pencairan tunjangan tersebut berdampak langsung terhadap kesejahteraan para guru dan berpotensi memengaruhi sektor pendidikan.

"Guru merupakan instrumen penting dalam dunia pendidikan. Ketika hak-hak mereka yang sudah diatur dalam regulasi belum terpenuhi, tentu hal itu menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan," tegasnya.

Komisi E DPRD Jawa Timur berharap Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera mengambil langkah konkret melalui salah satu skema yang telah disiapkan agar pembayaran TPG, THR, dan Gaji ke-13 bagi puluhan ribu guru dapat segera direalisasikan.

Reporter: Rofik

Redaksi: DetikNews🌐